Nias // Mabestv.com — 20 mei 2026, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Nias bersama wadah Rakyat Nias Bersuara yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Nias pada Senin (18/05/2026) berlangsung penuh sorotan dan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD dan tujuh OPD Pemerintah Kabupaten Nias, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Inspektorat Kabupaten Nias, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta unsur Sekretariat Daerah.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan terkait pengelolaan anggaran pemerintah daerah menjadi sorotan utama, termasuk pengelolaan RSU Pratama Kabupaten Nias yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dan pengawasan ketat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wadah Rakyat Nias Bersuara secara tegas mendesak DPRD Kabupaten Nias agar tidak hanya sebatas menerima laporan administratif, namun turun langsung melihat kondisi di lapangan. Mereka meminta DPRD segera melakukan kunjungan kerja guna memastikan realisasi pembangunan dan fasilitas yang telah menggunakan anggaran negara benar-benar berjalan sesuai peruntukannya.
Selain itu, mereka juga mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut berbagai persoalan yang dianggap krusial dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, DPRD juga diminta memaksimalkan fungsi pengawasan melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat apabila ditemukan dugaan pelanggaran kebijakan maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Namun, suasana RDP turut diwarnai sorotan tajam diduga atas ketidakhadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai. Hingga rapat berlangsung, alasan ketidakhadiran Sekda belum diketahui secara jelas.
Tim media mabestv.com mengaku telah mencoba meminta konfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapat tanggapan. Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan dari berbagai pihak yang hadir dalam forum RDP.
Sejumlah peserta menilai ketidakhadiran Sekda tanpa penjelasan resmi dapat menimbulkan persepsi kurangnya penghormatan terhadap lembaga DPRD, masyarakat yang tergabung dalam wadah Rakyat Nias Bersuara, maupun OPD lain yang telah hadir memenuhi undangan rapat.
Salah seorang penggerak wadah Rakyat Nias Bersuara, Fati Zai, menyampaikan kekecewaannya usai pelaksanaan RDP. Ia menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah daerah lebih terbuka, responsif, dan menghargai forum resmi yang membahas kepentingan publik.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat. Kehadiran pejabat terkait sangat penting agar persoalan yang disampaikan bisa dijawab secara terbuka dan jelas,” ungkapnya.
Masyarakat yang turut hadir dalam RDP juga mengaku kecewa dan berharap DPRD Kabupaten Nias tidak berhenti pada forum dengar pendapat semata, melainkan benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah secara transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis : Arvil laoli
Editor : Redaksi
