Jakarta // mabestv.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini serta rekomendasi kebijakan berbasis data dan kajian strategis untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
Pembahasan ini mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari digitalisasi perlindungan sosial, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan industri hilirisasi, stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga kesiapan pemerintah menghadapi ancaman perubahan iklim dan gangguan ketahanan pangan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, berbagai rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Digitalisasi Bansos Menjangkau 514 Kabupaten/Kota
Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan perkembangan uji coba digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang telah menjangkau 514 kabupaten/kota dengan total 11,5 juta kepala keluarga terdaftar.
Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperbaiki akurasi data penerima, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Namun, keberhasilan sistem digital tidak cukup diukur dari banyaknya wilayah yang terjangkau maupun jumlah keluarga yang terdaftar. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan benar-benar memperoleh haknya, sementara warga yang memenuhi kriteria tidak justru terlewat akibat persoalan administrasi atau ketidakakuratan data.
Karena itu, efektivitas implementasi di lapangan, mekanisme pengaduan, serta evaluasi berkala menjadi aspek penting untuk memastikan digitalisasi perlindungan sosial berjalan sesuai tujuan.
Program MBG Perlu Mengutamakan Daerah 3T dan Masyarakat Miskin
DEN turut menyampaikan hasil kajian mengenai dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan kehadiran siswa di sekolah, semangat belajar, serta pengurangan rasa lapar pada anak.
DEN juga merekomendasikan agar distribusi MBG memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan perdesaan, serta masyarakat miskin.
Rekomendasi ini menempatkan pemerataan sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program. Anak-anak di daerah yang menghadapi keterbatasan akses pangan dan layanan pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang memadai.
Meski demikian, pelaksanaan MBG tetap membutuhkan pengawasan terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, kecukupan gizi, tata kelola anggaran, serta ketepatan distribusi.
Keberhasilan MBG semestinya tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan konsumsi, pemerataan penerima manfaat, dan dampaknya terhadap perkembangan anak.
Hilirisasi Aluminium dan Komponen Baterai Litium Didorong
Pada sektor industri, DEN memaparkan perkembangan hilirisasi aluminium dan komponen baterai litium yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah industri nasional.
Nilai ekspor produk hilirisasi diproyeksikan mencapai sekitar US$50 miliar pada akhir 2026.
Hilirisasi menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri sebelum dipasarkan ke luar negeri. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat struktur industri, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Kendati demikian, capaian ekspor perlu diikuti dengan evaluasi terhadap nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja, keterlibatan industri lokal, serta dampak investasi terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya nilai ekspor, tetapi juga dari seberapa jauh manfaat ekonominya memperkuat perekonomian nasional.
Pemerintah Siapkan Strategi Menjaga Harga BBM Bersubsidi
DEN juga membahas strategi fiskal yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
Langkah tersebut menjadi perhatian penting mengingat perubahan harga energi global dapat memberikan tekanan terhadap anggaran negara dan stabilitas ekonomi domestik.
Di satu sisi, upaya menjaga harga BBM bersubsidi diharapkan membantu melindungi daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memperhitungkan keberlanjutan fiskal, efektivitas subsidi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Transparansi mengenai skema pembiayaan serta pengelolaan risiko fiskal juga menjadi bagian penting agar kebijakan stabilisasi harga dapat berjalan tanpa mengabaikan kesehatan keuangan negara.
Antisipasi El Nino dan La Nina, Ketahanan Pangan Jadi Perhatian
Menghadapi potensi dampak perubahan iklim, DEN merekomendasikan sejumlah langkah antisipatif terhadap fenomena El Nino dan La Nina.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan stok cadangan pangan, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, pelaksanaan operasi pasar, serta penyediaan layanan kesehatan khusus bagi masyarakat di wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah antisipasi ini dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan produksi pertanian, kenaikan harga pangan, serta dampak kesehatan yang dapat membebani masyarakat.
Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan pangan, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan dapat dijalankan secara terpadu, terutama di wilayah yang rentan terhadap kekeringan, banjir, maupun kebakaran hutan dan lahan.
Kesiapan menghadapi perubahan iklim tidak cukup dilakukan setelah bencana terjadi. Perencanaan stok, pemetaan wilayah rawan, dan kesiapan infrastruktur distribusi menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat.
Rekomendasi Harus Berujung pada Hasil Nyata
Pertemuan Presiden Prabowo bersama DEN dan jajaran menteri memperlihatkan luasnya agenda pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat program pembangunan nasional.
Mulai dari digitalisasi bantuan sosial hingga penguatan hilirisasi, setiap kebijakan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Data dan kajian strategis menjadi landasan penting, tetapi efektivitas kebijakan tetap harus dibuktikan melalui implementasi yang terukur dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa rekomendasi yang dibahas tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan diterjemahkan menjadi program dengan target yang jelas, pengawasan yang memadai, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Editor : Redaksi
Sumber Berita: BPMI Sekretariat Presiden
