Tapanuli utara // mabestv.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyoroti serius persoalan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Tapanuli Utara yang dinilai jauh dari target dan berdampak langsung terhadap keresahan para petani di daerah. (23/05/2026)
Dalam audiensi bersama PT Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat (22/05/2026), DPC GMNI Tapanuli Utara mengungkap bahwa alokasi pupuk subsidi yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut mencapai 8.467.138 ton. Namun, hingga periode Januari sampai 13 Mei 2026, pupuk yang terealisasi dan terdistribusi ke 43 kios atau grosir disebut hanya sekitar 2.502 ton.
Ketua DPC GMNI Tapanuli Utara, Daniel Nababan, menegaskan bahwa audiensi dilakukan sebagai bentuk respons atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk yang terus terjadi di sejumlah wilayah pertanian di Tapanuli Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Petani mengeluh karena pupuk subsidi sulit didapat. Sementara angka alokasi sangat besar, tetapi realisasi distribusi justru sangat rendah,” ungkapnya dalam forum diskusi tersebut.
Adapun wilayah distribusi pupuk subsidi yang menjadi tanggung jawab PT Perseroda Pertanian sesuai SK Dinas Pertanian Tahun 2026 meliputi lima kecamatan, yakni Adian Koting, Sipahutar, Parmonangan, Tarutung, dan Siatas Barita.
Dalam audiensi tersebut, Daniel Nababan mempertanyakan secara langsung penyebab rendahnya distribusi pupuk subsidi di tengah tingginya kebutuhan petani. Menjawab hal itu, pihak PT Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan bahwa stok pupuk di gudang tidak selalu tersedia sehingga proses pendistribusian kerap terhambat.
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Pasalnya, berdasarkan hasil kunjungan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara ke gudang pupuk di Belawan pada April 2026, disebutkan bahwa stok pupuk jenis NPK dan Urea tersedia.
“Kita tidak tahu siapa yang benar. Apakah Pupuk Indonesia memang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pupuk subsidi, atau distributornya yang tidak mampu menyalurkan tepat waktu,” tegas Daniel.
GMNI juga menyoroti fakta bahwa realisasi distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Tapanuli Utara disebut tidak pernah mencapai 100 persen dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dinilai sangat jauh dari target alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut GMNI, kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat desa. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk subsidi di Tapanuli Utara.
“Kalau Pupuk Indonesia tidak mampu menyediakan pupuk sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya pupuk subsidi, lebih baik alokasinya dikurangi. Jangan datanya besar tetapi pupuknya tidak ada. Dan jika distributornya yang tidak mampu bekerja maksimal, maka lebih baik distributor diganti,” tegasnya.
DPC GMNI Tapanuli Utara menyatakan akan terus mengawal dan menyelidiki persoalan kelangkaan pupuk subsidi secara berkala. Mereka juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberikan informasi dan pengawasan agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran serta tidak merugikan petani.
Penulis : Redaksi
Sumber Berita: DPC GMNI Tapanuli Utara
