Ketimpangan Penegakan Hukum di Sumatera Utara Jadi Sorotan, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

- Penulis

Selasa, 28 April 2026 - 05:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumatera Utara // mabestv.com — 28 April 2026, Persoalan ketimpangan penegakan hukum di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan tajam. Masyarakat menilai praktik hukum di lapangan belum sepenuhnya berjalan adil dan merata, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada sistem peradilan.

Pengamat hukum, Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., C.Md., C.Vapol, mengungkapkan bahwa masih terdapat perbedaan perlakuan dalam proses hukum, mulai dari tahap penanganan perkara, kecepatan penyelesaian kasus, hingga akses keadilan bagi masyarakat kecil. (28/04)

“Ketimpangan hukum ini terlihat nyata. Ada perkara yang diproses cepat dan tegas, tetapi ada juga kasus serupa yang berjalan lambat, bahkan tidak jelas ujung penyelesaiannya,” ujar Paulus dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, faktor ekonomi, status sosial, hingga kedekatan dengan kekuasaan masih diduga menjadi penentu dalam perjalanan sebuah perkara. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum yang seharusnya menjadi pondasi utama sistem hukum Indonesia.

Baca Juga:  Dana Desa Mengalir, Diduga Hasil Tak Terlihat: Lolohowa Disorot, Publik Desak Audit Transparansi

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama persoalan tersebut terus berulang. Karena itu, reformasi menyeluruh di tubuh institusi hukum dinilai mendesak dilakukan, terutama dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan independensi aparat.

“Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat. Masyarakat berhak mendapat kepastian bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Paulus juga mendorong peran aktif lembaga pengawas, organisasi masyarakat sipil, dan elemen publik untuk ikut mengawal jalannya proses hukum agar tetap berada di jalur keadilan. Menurutnya, pengawasan masyarakat adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Fenomena ketimpangan penegakan hukum ini dinilai bukan sekadar persoalan yuridis, melainkan ancaman serius terhadap legitimasi negara di mata rakyat. Jika tidak segera dibenahi, supremasi hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolda Sumut Raih Achievement Person, Polda Sumut Sabet Predikat Informatif di KI Award 2026, Komitmen Transparansi Jadi Sorotan
Proyek APBD Gunungsitoli 2026 Disorot! CV Yordan Tangani Paket Miliaran Rupiah, Dinas PUPR Diminta Transparan soal Kontrak dan Mutu Konstruksi
KUR di Bawah Rp100 Juta Diminta Jaminan Sertifikat Tanah, Nasabah Bank BRI Unit Diponegoro di Gunungsitoli Pertanyakan Implementasi Kebijakan Pemerintah
Polisi Peduli Pendidikan, Kapolres Nias Selatan Sambangi Pesantren Mutiara Cahaya Qolbu, Santri Diingatkan Bahaya Narkoba dan Judi Online
Dukung Program Prioritas Kapolda Sumut “SI HORAS”, Kapolres Nias Selatan Pimpin Langsung Pengaturan Lalu Lintas Pagi di Teluk Dalam
HUT Ke-75 Humas Polri, Polres Nias Selatan Salurkan Bansos kepada Warga, Wujud Kepedulian Nyata di Tengah Masyarakat
Dukung Pelestarian Warisan Leluhur, Warga Hibahkan Lahan 840 Meter Persegi untuk Pengembangan Situs Budaya Gowe Mado Zega
Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi Serukan Perang terhadap Narkoba dan Ajak Jemaat BKPN Bersatu Jaga Kamtibmas
Berita ini 35 kali dibaca
Pembenahan sistem hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat kembali pulih. Hukum harus hadir sebagai pelindung seluruh rakyat, bukan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kuasa dan kekuatan.

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:57 WIB

Kapolda Sumut Raih Achievement Person, Polda Sumut Sabet Predikat Informatif di KI Award 2026, Komitmen Transparansi Jadi Sorotan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:40 WIB

Proyek APBD Gunungsitoli 2026 Disorot! CV Yordan Tangani Paket Miliaran Rupiah, Dinas PUPR Diminta Transparan soal Kontrak dan Mutu Konstruksi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 06:09 WIB

KUR di Bawah Rp100 Juta Diminta Jaminan Sertifikat Tanah, Nasabah Bank BRI Unit Diponegoro di Gunungsitoli Pertanyakan Implementasi Kebijakan Pemerintah

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:06 WIB

Polisi Peduli Pendidikan, Kapolres Nias Selatan Sambangi Pesantren Mutiara Cahaya Qolbu, Santri Diingatkan Bahaya Narkoba dan Judi Online

Senin, 19 Oktober 2026 - 14:40 WIB

Dukung Program Prioritas Kapolda Sumut “SI HORAS”, Kapolres Nias Selatan Pimpin Langsung Pengaturan Lalu Lintas Pagi di Teluk Dalam

Berita Terbaru