Ketimpangan Penegakan Hukum di Sumatera Utara Jadi Sorotan, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

- Penulis

Selasa, 28 April 2026 - 05:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumatera Utara // mabestv.com 28 April 2026, Persoalan ketimpangan penegakan hukum di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan tajam. Masyarakat menilai praktik hukum di lapangan belum sepenuhnya berjalan adil dan merata, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada sistem peradilan.

Pengamat hukum, Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., C.Md., C.Vapol, mengungkapkan bahwa masih terdapat perbedaan perlakuan dalam proses hukum, mulai dari tahap penanganan perkara, kecepatan penyelesaian kasus, hingga akses keadilan bagi masyarakat kecil. (28/04)

“Ketimpangan hukum ini terlihat nyata. Ada perkara yang diproses cepat dan tegas, tetapi ada juga kasus serupa yang berjalan lambat, bahkan tidak jelas ujung penyelesaiannya,” ujar Paulus dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, faktor ekonomi, status sosial, hingga kedekatan dengan kekuasaan masih diduga menjadi penentu dalam perjalanan sebuah perkara. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum yang seharusnya menjadi pondasi utama sistem hukum Indonesia.

Baca Juga:  Ketua ELDARA Apresiasi Ketegasan Kejari Gunungsitoli Usut Korupsi, Dorong Pengembangan Kasus RSU Pratama Nias

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama persoalan tersebut terus berulang. Karena itu, reformasi menyeluruh di tubuh institusi hukum dinilai mendesak dilakukan, terutama dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan independensi aparat.

“Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat. Masyarakat berhak mendapat kepastian bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Paulus juga mendorong peran aktif lembaga pengawas, organisasi masyarakat sipil, dan elemen publik untuk ikut mengawal jalannya proses hukum agar tetap berada di jalur keadilan. Menurutnya, pengawasan masyarakat adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Fenomena ketimpangan penegakan hukum ini dinilai bukan sekadar persoalan yuridis, melainkan ancaman serius terhadap legitimasi negara di mata rakyat. Jika tidak segera dibenahi, supremasi hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GEMAPEDES Bentang Spanduk di Medan, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Narkoba yang Libatkan Dua Personel Polres Samosir
Bongkar Ladang Ganja di Agam, Tim Gabungan TNI Amankan Dua Bersaudara dan 26 Batang Tanaman Ganja
DPC GMNI Medan Desak Pertamina dan Menteri ESDM Bertanggung Jawab atas Kelangkaan BBM di Sumut
Kapolda Sumut Pimpin Sertijab 24 Pejabat Utama dan Kapolres, Tegaskan Integritas serta Pelayanan Prima untuk Masyarakat
Seskab Teddy Bekali 1.600 Taruna Akmil, Tekankan Kepemimpinan Berintegritas dan Jiwa Pengabdian
Satgas PKH Perkuat Penertiban Kawasan Hutan, Menhan Sjafrie Pimpin Evaluasi Strategis Lintas Kementerian
HIMNI Tebo Matangkan Pelantikan Pengurus Baru, Siapkan Langkah Strategis Perkuat Organisasi dan Perjuangan Masyarakat Nias
Tim Kuasa Hukum Penuhi Panggilan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Sumut, Dugaan Upah di Bawah UMK PT Laris Cargo Masuk Tahap Pemeriksaan.
Berita ini 33 kali dibaca
Pembenahan sistem hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat kembali pulih. Hukum harus hadir sebagai pelindung seluruh rakyat, bukan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kuasa dan kekuatan.

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:54 WIB

GEMAPEDES Bentang Spanduk di Medan, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Narkoba yang Libatkan Dua Personel Polres Samosir

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:27 WIB

Bongkar Ladang Ganja di Agam, Tim Gabungan TNI Amankan Dua Bersaudara dan 26 Batang Tanaman Ganja

Selasa, 14 Juli 2026 - 03:20 WIB

DPC GMNI Medan Desak Pertamina dan Menteri ESDM Bertanggung Jawab atas Kelangkaan BBM di Sumut

Senin, 13 Juli 2026 - 14:51 WIB

Kapolda Sumut Pimpin Sertijab 24 Pejabat Utama dan Kapolres, Tegaskan Integritas serta Pelayanan Prima untuk Masyarakat

Senin, 13 Juli 2026 - 11:39 WIB

Seskab Teddy Bekali 1.600 Taruna Akmil, Tekankan Kepemimpinan Berintegritas dan Jiwa Pengabdian

Berita Terbaru