Ketimpangan Penegakan Hukum di Sumatera Utara Jadi Sorotan, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

- Penulis

Selasa, 28 April 2026 - 05:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumatera Utara // mabestv.com 28 April 2026, Persoalan ketimpangan penegakan hukum di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan tajam. Masyarakat menilai praktik hukum di lapangan belum sepenuhnya berjalan adil dan merata, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada sistem peradilan.

Pengamat hukum, Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., C.Md., C.Vapol, mengungkapkan bahwa masih terdapat perbedaan perlakuan dalam proses hukum, mulai dari tahap penanganan perkara, kecepatan penyelesaian kasus, hingga akses keadilan bagi masyarakat kecil. (28/04)

“Ketimpangan hukum ini terlihat nyata. Ada perkara yang diproses cepat dan tegas, tetapi ada juga kasus serupa yang berjalan lambat, bahkan tidak jelas ujung penyelesaiannya,” ujar Paulus dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, faktor ekonomi, status sosial, hingga kedekatan dengan kekuasaan masih diduga menjadi penentu dalam perjalanan sebuah perkara. Kondisi ini dinilai mencederai prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum yang seharusnya menjadi pondasi utama sistem hukum Indonesia.

Baca Juga:  Mendagri–Menteri PKP Tinjau BSPS di Humbahas, Target Perbaikan Rumah di Sumut Melonjak Tajam

Ia menambahkan, lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama persoalan tersebut terus berulang. Karena itu, reformasi menyeluruh di tubuh institusi hukum dinilai mendesak dilakukan, terutama dalam memperkuat integritas, profesionalisme, dan independensi aparat.

“Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat. Masyarakat berhak mendapat kepastian bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Paulus juga mendorong peran aktif lembaga pengawas, organisasi masyarakat sipil, dan elemen publik untuk ikut mengawal jalannya proses hukum agar tetap berada di jalur keadilan. Menurutnya, pengawasan masyarakat adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Fenomena ketimpangan penegakan hukum ini dinilai bukan sekadar persoalan yuridis, melainkan ancaman serius terhadap legitimasi negara di mata rakyat. Jika tidak segera dibenahi, supremasi hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Etika Oknum ASN Dipertanyakan, Pemilik Bengkel di Gunungsitoli Merasa Dihina
Ketua Peradan Sumut Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Pengeroyokan di Polres Asahan.
Tokoh Pemuda Kepulauan Nias Desak Polsek Lolowau dan Polres Nias Selatan Segera Proses Laporan Warga
Laporan Warga Tak Kunjung Ditindak, Bungkamnya Polres Nias Selatan Tuai Sorotan Publik
Somel Kayu Milik Oknum Kades di Toba Disorot, Izin dan Pajak Dipertanyakan
Laporan Dugaan Pengolahan Kayu Ilegal di Toba Belum Diterima, Mariana br Sinurat Soroti SOP Polres Toba
Pembangunan Jembatan Modular di Nias Barat Capai 51,5 Persen, Personel TNI Tetap Bergerak di Tengah Hujan dan Keterbatasan Alat
Pembangunan Jembatan Modular di Nias Utara Capai 14,8 Persen, Terkendala Material dan Cuaca Ekstrem
Berita ini 32 kali dibaca
Pembenahan sistem hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat kembali pulih. Hukum harus hadir sebagai pelindung seluruh rakyat, bukan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kuasa dan kekuatan.

Berita Terkait

Minggu, 10 Mei 2026 - 14:29 WIB

Diduga Etika Oknum ASN Dipertanyakan, Pemilik Bengkel di Gunungsitoli Merasa Dihina

Sabtu, 9 Mei 2026 - 16:41 WIB

Ketua Peradan Sumut Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Pengeroyokan di Polres Asahan.

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:44 WIB

Tokoh Pemuda Kepulauan Nias Desak Polsek Lolowau dan Polres Nias Selatan Segera Proses Laporan Warga

Sabtu, 9 Mei 2026 - 08:44 WIB

Laporan Warga Tak Kunjung Ditindak, Bungkamnya Polres Nias Selatan Tuai Sorotan Publik

Sabtu, 9 Mei 2026 - 05:44 WIB

Somel Kayu Milik Oknum Kades di Toba Disorot, Izin dan Pajak Dipertanyakan

Berita Terbaru