Medan // mabestv.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Selamatkan Indonesia” pada Kamis (18/6/2026). Sekitar 100 mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat.
Aksi dimulai dari Kantor DPRD Kota Medan, berlanjut ke Markas Kodim 0201/Medan, dan ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap di DPRD Sumatera Utara. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional, tata kelola pemerintahan, hingga isu supremasi sipil.
Dalam orasinya, massa menyoroti melemahnya kondisi ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, hingga polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut serta berbagai persoalan agraria yang masih belum terselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura, Nicola Cornelius Alemta Simarmata, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawal arah kebijakan negara dan menyuarakan keresahan masyarakat.
“Kami menilai Indonesia sedang menghadapi krisis arah. Ketika ekonomi melemah, harga kebutuhan hidup naik, program pemerintah bermasalah, dan supremasi sipil kian terancam, maka kami tidak punya pilihan selain bersuara dan menyampaikan sikap kritis kepada seluruh stakeholder yang kami temui hari ini,” tegas Nicola.
Saat berada di DPRD Kota Medan, massa aksi diterima oleh Pimpinan DPRD Medan, Rajudin Sagala. Namun, PMKRI dan GMNI menilai tidak ada jawaban substantif yang diberikan terhadap berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
Kekecewaan itu kemudian dituangkan dalam pernyataan sikap yang menyebut DPRD Kota Medan belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami datang dengan aspirasi yang jelas, tetapi jawaban yang kami terima tidak menyentuh akar persoalan. Karena itu kami menilai DPRD Medan gagal menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Jika tidak mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, lebih baik mundur dari jabatan yang diemban,” lanjut Nicola.
Aksi kemudian bergerak menuju Kodim 0201/Medan. Di lokasi tersebut, massa menyoroti semakin luasnya keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil yang dinilai bertentangan dengan semangat Reformasi 1998. PMKRI menegaskan bahwa pemisahan peran TNI dan Polri serta penghormatan terhadap supremasi sipil merupakan fondasi utama demokrasi yang tidak boleh diabaikan.
Setibanya di DPRD Sumatera Utara, massa menyampaikan pernyataan sikap resmi sekaligus menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan publik yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dalam tuntutannya, PMKRI dan GMNI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan membubarkan Program MBG yang dianggap bermasalah, menolak kenaikan BBM, segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, menyelesaikan konflik agraria, menolak praktik militerisme, menolak regulasi yang berpotensi melemahkan supremasi sipil, meningkatkan transparansi anggaran, serta merealisasikan janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.
“Aksi ini bukan akhir. Ini adalah peringatan bahwa apabila pemerintah terus menutup telinga terhadap aspirasi rakyat, maka gerakan mahasiswa akan terus hadir mengawal setiap sektor yang bermasalah,” ujar Nicola.
Senada dengan itu, Bartolomeus Situmorang dari PMKRI Cabang Medan menegaskan bahwa supremasi sipil harus tetap menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Supremasi sipil bukan sekadar slogan. Itu adalah fondasi demokrasi. Setiap langkah yang mengaburkan batas antara sipil dan militer harus dilawan secara tegas. DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota jangan hanya pandai menerima aspirasi di atas kertas. Rakyat menunggu keberanian wakilnya untuk berpihak, bukan sekadar mendengar lalu diam,” tegas Bartolomeus.
PMKRI dan GMNI Medan menegaskan bahwa gerakan “Selamatkan Indonesia” lahir dari kegelisahan terhadap arah kebijakan negara yang dinilai semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Kedua organisasi mahasiswa tersebut memastikan akan terus mengawal berbagai isu publik secara kritis, damai, dan konsisten demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, demokratis, dan berpihak kepada rakyat.
Penulis : Edy ndr
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Nicola Cornelius Alemta Simarmata Ketua PMKRI Cabang Medan Santo Bonaventura.
