Medan // mabestv.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Medan dan sejumlah daerah di Sumatera Utara menuai sorotan keras dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Medan. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk segera mengambil tanggung jawab atas kondisi yang dinilai telah merugikan masyarakat luas. (14/07/2026)
Kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disebut telah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang menggantungkan penghasilannya pada ketersediaan bahan bakar setiap hari.
Sekretaris DPC GMNI Medan, Felix Pendrianus Halawa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai gangguan distribusi biasa. Menurutnya, ketersediaan energi merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara sesuai amanat konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang menjadi korban dari kelangkaan BBM ini adalah rakyat. Sopir angkutan, ojek online, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja. Karena itu, Menteri ESDM dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab penuh atas persoalan ini,” tegas Felix.
Ia menilai Menteri ESDM memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan kebijakan energi nasional berjalan efektif hingga ke daerah. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sebagai pihak yang bertugas menjalankan distribusi BBM di wilayah Sumatera dinilai wajib menjamin pasokan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat tanpa hambatan.
Menurut Felix, masyarakat tidak membutuhkan alasan ataupun penjelasan yang berlarut-larut, melainkan solusi nyata agar distribusi BBM kembali normal.
“Rakyat tidak membutuhkan alasan ataupun pembenaran. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan dapat diperoleh tanpa harus mengantre berjam-jam. Kegagalan menjamin distribusi energi merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat,” ujarnya.
DPC GMNI Medan juga meminta pemerintah pusat dan Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara. Selain itu, mereka mendesak agar dilakukan investigasi terhadap kemungkinan adanya kelalaian maupun penyimpangan yang menyebabkan terganggunya pasokan BBM di lapangan.
Sebagai organisasi perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme, GMNI Medan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat kembali memperoleh akses BBM secara normal. Mereka menilai energi merupakan kebutuhan vital yang tidak boleh menjadi barang langka di tengah aktivitas ekonomi rakyat yang terus berjalan.
DPC GMNI Medan menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian, perlindungan, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam sektor energi. Ketersediaan BBM bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Sekretaris DPC GMNI Medan
