Sumut // mabestv.com — Pernyataan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I sumut terkait konflik internal Yayasan Perguruan Darma Agung menuai sorotan tajam. Sejumlah kalangan menilai, narasi yang disampaikan tidak lagi sekadar klarifikasi institusional, melainkan telah mengarah pada pembentukan opini publik yang menyudutkan pengurus lama sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. (09/04/2026)
Penilaian tersebut mencuat di tengah kompleksitas konflik yayasan yang hingga kini belum menemukan titik terang. Dualisme kepengurusan, tarik-menarik legitimasi hukum, hingga benturan kepentingan antar pihak menjadi faktor yang memperkeruh situasi. Namun, dalam berbagai pernyataan yang beredar, sorotan justru dinilai terlalu terpusat pada satu pihak.
Seorang pengamat sosial di Medan menyebut, narasi yang dibangun oleh institusi berwenang berpotensi membentuk persepsi publik secara sistematis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika lembaga memiliki otoritas untuk berbicara, maka ia juga punya kekuatan mendefinisikan kebenaran. Di situ publik harus waspada,” ujarnya.
Pendekatan teori relasi kuasa ala Michel Foucault memperkuat pembacaan ini. Dalam perspektif tersebut, setiap pernyataan institusi bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga alat produksi kebenaran yang dapat menentukan siapa yang dianggap bersalah dan siapa yang memperoleh legitimasi.
Selain itu, konsep hegemoni Antonio Gramsci juga dinilai relevan. Dominasi, menurutnya, tidak selalu hadir dalam bentuk tekanan langsung, melainkan melalui persetujuan yang dibangun secara perlahan lewat pengulangan narasi. Dalam konteks ini, penggiringan opini yang terus-menerus menempatkan pengurus lama sebagai sumber masalah dikhawatirkan menciptakan “kebenaran yang diterima” tanpa pengujian menyeluruh.
Indikasi tersebut terlihat dari pemilihan isu yang disorot ke publik. Persoalan administratif seperti wisuda dan layanan akademik kerap dikaitkan dengan pengurus lama, sementara faktor struktural lain yang turut memicu krisis dinilai kurang mendapat perhatian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah narasi yang berkembang benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan konflik, atau justru mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih substansial?
Sejumlah pihak menilai, fokus berlebihan pada satu aktor berpotensi menutupi dinamika kekuasaan yang lebih luas. Konflik yayasan disebut tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jaringan kepentingan yang melibatkan banyak pihak dengan agenda berbeda.
“Yang berbahaya bukan hanya konfliknya, tapi bagaimana konflik itu diceritakan,” tambah pengamat tersebut.
Di sisi lain, mahasiswa yang terdampak justru berada di posisi rentan. Persoalan administratif yang mereka alami kerap diangkat ke ruang publik, namun tidak jarang dijadikan legitimasi moral untuk memperkuat tudingan terhadap pihak tertentu, alih-alih mendorong solusi komprehensif.
Dalam situasi ini, netralitas lembaga menjadi sorotan krusial. Ketika institusi yang diharapkan menjadi mediator justru dianggap terlibat dalam pembentukan narasi yang tidak berimbang, maka kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian konflik berisiko tergerus.
Pengamat menegaskan, penyelesaian konflik Yayasan Darma Agung tidak dapat bergantung pada dominasi wacana semata. Diperlukan langkah konkret melalui mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan, agar seluruh pihak memperoleh keadilan yang proporsional.
Jika tidak, publik akan terus disuguhi pertarungan narasi tanpa kepastian kebenaran. Dalam kondisi tersebut, pertanyaan yang tersisa menjadi semakin tajam: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari cerita yang sedang dibangun?
Penulis : Tim/red
Editor : Redaksi
