Pemerintah Tegas Berantas Korupsi, Setor Rp. 31,3 Triliun ke Negara dan Jaga Stabilitas Nasional

- Penulis

Jumat, 10 April 2026 - 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta // mabestv.com – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan dinamika global. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat (10/4).

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, langkah konkret pemberantasan pelanggaran hukum terus menunjukkan hasil signifikan. Terbaru, aparat berhasil menyerahkan uang tunai sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara dari denda pelanggaran di kawasan hutan.

Seskab Teddy mengungkapkan, sejak dibentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tahun lalu, total dana yang telah dikembalikan ke negara mencapai Rp31,3 triliun, ditambah pengamanan aset bernilai Rp370 triliun. Angka tersebut menjadi indikator kuat keseriusan pemerintah dalam menindak praktik korupsi dan pelanggaran sumber daya alam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukti nyata bahwa negara hadir dan tegas terhadap pelanggaran hukum, terutama yang merugikan kekayaan negara,” tegas Teddy.

Baca Juga:  Sekolah Rakyat: Dari Akses Menuju Prestasi, Harapan Baru Anak Negeri

Di sisi lain, pemerintah juga membantah keras narasi yang menyebut Indonesia berada dalam kondisi “chaos” atau tidak stabil. Menurut Teddy, kondisi nasional justru menunjukkan arah yang terkendali dan terukur.

Beberapa indikator utama yang disampaikan antara lain :

  • Harga BBM subsidi tetap stabil tanpa kenaikan meski tekanan geopolitik global meningkat.
  • Indikator makro ekonomi bergerak ke arah positif dan optimistis.
  • Daya beli masyarakat tetap terjaga.
  • Stabilitas harga kebutuhan pokok selama dua periode Lebaran terjamin, disertai kelancaran arus mudik.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan pengukuran yang akurat, bukan asumsi.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dari Guru Honorer hingga Raih Dua Silver Button, Kisah Inspiratif Lius Lawolo Menginspirasi Generasi Muda Nias
Kinerja Polres Nias Disorot, Akun Palsu dan Hoaks Marak, Publik Pertanyakan Penegakan Hukum Siber
Pemuda Masyarakat Nias Konsolidasi Akbar, Siap Gelar Aksi di Polda Sumut Desak Evaluasi Kinerja Kapolres Nias
BPP-PKN Perkuat Langkah Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Kemendagri Sebut Persyaratan Telah Terpenuhi
Presiden Prabowo Ganti Pimpinan Badan Gizi Nasional, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
Hari Lahir Pancasila 2026, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegaskan ASN Harus Bebas Pungli dan Korupsi
Mahasiswa Asal Nias Diduga Jadi Korban Pengeroyokan dan Sweeping, Polisi Diminta Usut Tuntas
Anggota DPR Mulyadi Desak Aparat Hukum Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal Skala Besar di Sumbar
Berita ini 26 kali dibaca
Langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga stabilitas nasional tidak sekadar retorika. Dengan pengembalian puluhan triliun rupiah ke negara serta indikator ekonomi yang tetap stabil, pemerintah menunjukkan kinerja nyata berbasis data di tengah tekanan global.

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:28 WIB

Dari Guru Honorer hingga Raih Dua Silver Button, Kisah Inspiratif Lius Lawolo Menginspirasi Generasi Muda Nias

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:03 WIB

Kinerja Polres Nias Disorot, Akun Palsu dan Hoaks Marak, Publik Pertanyakan Penegakan Hukum Siber

Rabu, 3 Juni 2026 - 11:44 WIB

Pemuda Masyarakat Nias Konsolidasi Akbar, Siap Gelar Aksi di Polda Sumut Desak Evaluasi Kinerja Kapolres Nias

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:36 WIB

BPP-PKN Perkuat Langkah Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Kemendagri Sebut Persyaratan Telah Terpenuhi

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:07 WIB

Presiden Prabowo Ganti Pimpinan Badan Gizi Nasional, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Berita Terbaru