Kepemimpinan Bupati di Tapanuli Tengah Dipertanyakan, Penanganan Bencana Dinilai Lamban

- Penulis

Selasa, 26 Mei 2026 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tapanuli Tengah // mabestv.com — Sorotan terhadap kepemimpinan Bupati MP, semakin menguat menyusul dinilainya penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kritik tersebut disampaikan Tokoh Pemuda sekaligus Ketua DPD Sumatera Utara PEMUDA Demokrat Indonesia, Paulus PG. (26/05/2026)

Dalam keterangannya, Paulus PG menilai masyarakat saat ini membutuhkan tindakan nyata dan langkah cepat dari pemerintah daerah, bukan sekadar narasi maupun penyampaian janji di ruang publik tanpa implementasi yang jelas di lapangan.

Menurutnya, kondisi masyarakat terdampak bencana masih memerlukan perhatian serius, terutama terkait percepatan pemulihan pascabencana, distribusi bantuan sosial, hingga perlindungan terhadap hak-hak warga yang terdampak langsung.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mempertanyakan keseriusan kepemimpinan di Tapanuli Tengah dalam menangani persoalan bencana yang terjadi. Pak Gubernur Sumatera Utara bahkan terlihat turun langsung dan mendesak percepatan penanganan, namun di sisi lain gerak pemerintah kabupaten terlihat lamban dan minim progres nyata,” tegas Paulus PG.

Paulus PG juga memberikan apresiasi terhadap langkah Bobby Nasution yang dinilai menunjukkan kepedulian serius terhadap masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Tengah. Sikap tegas gubernur tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta bantuan yang layak.

Baca Juga:  Sejarah Dari Keterbatasan Menuju Pengabdian Hukum: Perjalanan Hidup Advokat Paulus PG

Selain lambannya penanganan bencana, Paulus PG turut menyoroti adanya dugaan diskriminasi terhadap sebagian warga terdampak yang bersuku Nias dalam proses penyaluran bantuan. Ia menilai tindakan tersebut sangat mencederai nilai kemanusiaan dan semangat persatuan di tengah situasi bencana.

“Bencana tidak boleh dijadikan ruang diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan perlakuan yang adil tanpa melihat suku maupun latar belakang,” ujarnya.

Ketua DPD Sumatera Utara PEMUDA Demokrat Indonesia itu mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar segera mengambil langkah cepat, transparan, dan terukur dalam penyelesaian persoalan bencana. Ia juga meminta agar seluruh masyarakat terdampak dipastikan menerima bantuan secara adil dan merata tanpa adanya perbedaan perlakuan.

Paulus PG menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui kerja nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar pernyataan ataupun pencitraan politik.

“Rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja dan hadir di tengah penderitaan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Tim/red

Sumber Berita: Humas DPD SUMUT PEMUDA DOMOKRAT INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GEMAPEDES Bentang Spanduk di Medan, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Narkoba yang Libatkan Dua Personel Polres Samosir
Bongkar Ladang Ganja di Agam, Tim Gabungan TNI Amankan Dua Bersaudara dan 26 Batang Tanaman Ganja
DPC GMNI Medan Desak Pertamina dan Menteri ESDM Bertanggung Jawab atas Kelangkaan BBM di Sumut
Kapolda Sumut Pimpin Sertijab 24 Pejabat Utama dan Kapolres, Tegaskan Integritas serta Pelayanan Prima untuk Masyarakat
Seskab Teddy Bekali 1.600 Taruna Akmil, Tekankan Kepemimpinan Berintegritas dan Jiwa Pengabdian
Satgas PKH Perkuat Penertiban Kawasan Hutan, Menhan Sjafrie Pimpin Evaluasi Strategis Lintas Kementerian
HIMNI Tebo Matangkan Pelantikan Pengurus Baru, Siapkan Langkah Strategis Perkuat Organisasi dan Perjuangan Masyarakat Nias
Tim Kuasa Hukum Penuhi Panggilan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Sumut, Dugaan Upah di Bawah UMK PT Laris Cargo Masuk Tahap Pemeriksaan.
Berita ini 37 kali dibaca
“Seluruh masyarakat terdampak bencana harus dipastikan mendapatkan hak-haknya secara adil tanpa adanya perbedaan perlakuan. Pemerintah daerah juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pernyataan ataupun pencitraan politik semata. Rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja dan hadir di tengah penderitaan masyarakat,” tegas Paulus PG, Ketua DPD Sumatera Utara PEMUDA Demokrat Indonesia.

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:54 WIB

GEMAPEDES Bentang Spanduk di Medan, Soroti Penanganan Kasus Dugaan Narkoba yang Libatkan Dua Personel Polres Samosir

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:27 WIB

Bongkar Ladang Ganja di Agam, Tim Gabungan TNI Amankan Dua Bersaudara dan 26 Batang Tanaman Ganja

Selasa, 14 Juli 2026 - 03:20 WIB

DPC GMNI Medan Desak Pertamina dan Menteri ESDM Bertanggung Jawab atas Kelangkaan BBM di Sumut

Senin, 13 Juli 2026 - 14:51 WIB

Kapolda Sumut Pimpin Sertijab 24 Pejabat Utama dan Kapolres, Tegaskan Integritas serta Pelayanan Prima untuk Masyarakat

Senin, 13 Juli 2026 - 11:39 WIB

Seskab Teddy Bekali 1.600 Taruna Akmil, Tekankan Kepemimpinan Berintegritas dan Jiwa Pengabdian

Berita Terbaru