Kepemimpinan Bupati di Tapanuli Tengah Dipertanyakan, Penanganan Bencana Dinilai Lamban

- Penulis

Selasa, 26 Mei 2026 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tapanuli Tengah // mabestv.com — Sorotan terhadap kepemimpinan Bupati MP, semakin menguat menyusul dinilainya penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kritik tersebut disampaikan Tokoh Pemuda sekaligus Ketua DPD Sumatera Utara PEMUDA Demokrat Indonesia, Paulus PG. (26/05/2026)

Dalam keterangannya, Paulus PG menilai masyarakat saat ini membutuhkan tindakan nyata dan langkah cepat dari pemerintah daerah, bukan sekadar narasi maupun penyampaian janji di ruang publik tanpa implementasi yang jelas di lapangan.

Menurutnya, kondisi masyarakat terdampak bencana masih memerlukan perhatian serius, terutama terkait percepatan pemulihan pascabencana, distribusi bantuan sosial, hingga perlindungan terhadap hak-hak warga yang terdampak langsung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mempertanyakan keseriusan kepemimpinan di Tapanuli Tengah dalam menangani persoalan bencana yang terjadi. Pak Gubernur Sumatera Utara bahkan terlihat turun langsung dan mendesak percepatan penanganan, namun di sisi lain gerak pemerintah kabupaten terlihat lamban dan minim progres nyata,” tegas Paulus PG.

Paulus PG juga memberikan apresiasi terhadap langkah Bobby Nasution yang dinilai menunjukkan kepedulian serius terhadap masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Tengah. Sikap tegas gubernur tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta bantuan yang layak.

Baca Juga:  Ketimpangan Penegakan Hukum di Sumatera Utara Jadi Sorotan, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Selain lambannya penanganan bencana, Paulus PG turut menyoroti adanya dugaan diskriminasi terhadap sebagian warga terdampak yang bersuku Nias dalam proses penyaluran bantuan. Ia menilai tindakan tersebut sangat mencederai nilai kemanusiaan dan semangat persatuan di tengah situasi bencana.

“Bencana tidak boleh dijadikan ruang diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan perlakuan yang adil tanpa melihat suku maupun latar belakang,” ujarnya.

Ketua DPD Sumatera Utara PEMUDA Demokrat Indonesia itu mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar segera mengambil langkah cepat, transparan, dan terukur dalam penyelesaian persoalan bencana. Ia juga meminta agar seluruh masyarakat terdampak dipastikan menerima bantuan secara adil dan merata tanpa adanya perbedaan perlakuan.

Paulus PG menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui kerja nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar pernyataan ataupun pencitraan politik.

“Rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja dan hadir di tengah penderitaan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Tim/red

Sumber Berita: Humas DPD SUMUT PEMUDA DOMOKRAT INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasat Reskrim Polres Nias Benarkan 2 Tersangka, Dugaan Penggelapan dalam Jabatan Dijerat Pasal 488, Ancam 5 Tahun Penjara
Kejati Sumut Terima Laporan Dugaan Korupsi Revitalisasi SDN Muara Ampolu II, P2SP Mengaku Tak Dilibatkan hingga Polemik Dugaan Intimidasi Wartawan
F.SPTI-K.SPSI Sumut Desak Kejati Evaluasi Kajari Karo dan Penuntut Umum dalam Perkara Rio Tarigan
Pemko Gunungsitoli Dapatkan Anggaran Sebesar 8,6 Miliar Dari BKP Sumut Untuk Pembangunan Irigasi di Desa Afia dan Sekitarnya.
Aksi Lilin di Lapangan Merdeka, Keluarga Winda Lorenza Gowasa Desak Kematian Diungkap Transparan: “Negara Harus Hadir!”
1.000 Lilin untuk Winda Lorenza Gowasa, Keluarga Desak Kebenaran dan Keadilan Tak Boleh Terhenti
Diduga Kebal Hukum, Toko Berkedok Warung di KB 200 Kalideres Disorot: Obat Keras Diduga Dijual Bebas Tanpa Resep
Misteri Kematian Winda Lorenza Gowasa Mengemuka, Keluarga Desak Polda Sumut Buka Fakta dan Autopsi Ulang
Berita ini 47 kali dibaca
“Seluruh masyarakat terdampak bencana harus dipastikan mendapatkan hak-haknya secara adil tanpa adanya perbedaan perlakuan. Pemerintah daerah juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pernyataan ataupun pencitraan politik semata. Rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar bekerja dan hadir di tengah penderitaan masyarakat,” tegas Paulus PG, Ketua DPD Sumatera Utara PEMUDA Demokrat Indonesia.

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 05:56 WIB

Kasat Reskrim Polres Nias Benarkan 2 Tersangka, Dugaan Penggelapan dalam Jabatan Dijerat Pasal 488, Ancam 5 Tahun Penjara

Senin, 31 Agustus 2026 - 08:40 WIB

Kejati Sumut Terima Laporan Dugaan Korupsi Revitalisasi SDN Muara Ampolu II, P2SP Mengaku Tak Dilibatkan hingga Polemik Dugaan Intimidasi Wartawan

Senin, 31 Agustus 2026 - 07:30 WIB

F.SPTI-K.SPSI Sumut Desak Kejati Evaluasi Kajari Karo dan Penuntut Umum dalam Perkara Rio Tarigan

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 05:27 WIB

Pemko Gunungsitoli Dapatkan Anggaran Sebesar 8,6 Miliar Dari BKP Sumut Untuk Pembangunan Irigasi di Desa Afia dan Sekitarnya.

Jumat, 28 Agustus 2026 - 21:09 WIB

Aksi Lilin di Lapangan Merdeka, Keluarga Winda Lorenza Gowasa Desak Kematian Diungkap Transparan: “Negara Harus Hadir!”

Berita Terbaru