Medan // mabestv.com – Sikap diam para anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang meliputi wilayah Kepulauan Nias terkait kasus dugaan pembunuhan seorang siswi SMK di Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, menuai kritik dan kekecewaan dari berbagai elemen masyarakat. (18/06/2026)
Hingga kini, di tengah derasnya perhatian publik terhadap kasus yang mengguncang rasa kemanusiaan tersebut, belum terlihat adanya pernyataan terbuka maupun langkah konkret dari para wakil rakyat asal Kepulauan Nias untuk mengawal proses penegakan hukum dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang mendambakan keadilan.
Kuasa hukum keluarga korban, Silsilah K.P.A. Halawa, menilai kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa masyarakat Kepulauan Nias seolah kehilangan representasi politik di tingkat Provinsi Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di tengah duka mendalam yang dirasakan keluarga korban, masyarakat berharap ada suara dan kepedulian dari para wakil rakyat yang mereka pilih. Namun hingga saat ini, publik belum melihat sikap tegas maupun langkah nyata dari anggota DPRD Sumut Dapil VIII terkait kasus yang menjadi perhatian luas ini,” ujar Silsilah kepada wartawan.
Menurutnya, keberadaan anggota legislatif tidak hanya dibutuhkan saat masa kampanye maupun pemilihan umum, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi persoalan serius yang menyangkut rasa keadilan, keamanan, dan kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa dukungan moral dari para wakil rakyat sangat penting untuk memberikan semangat kepada keluarga korban sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
“Wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat ketika terjadi peristiwa yang mengguncang rasa keadilan publik. Setidaknya mereka dapat mendorong aparat penegak hukum agar bekerja maksimal dalam mengungkap pelaku maupun motif di balik peristiwa ini,” katanya.
Kasus kematian siswi SMK asal Kecamatan Alasa Talumuzoi tersebut hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat luas. Berbagai elemen masyarakat, aktivis, tokoh pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan terus mendesak agar pengungkapan kasus dilakukan secara tuntas dan transparan.
Di tengah berkembangnya perhatian publik, sikap pasif para anggota DPRD Sumut dari Dapil VIII pun mulai dipertanyakan. Tidak sedikit warga yang menilai para wakil rakyat seharusnya tampil sebagai penyambung suara masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mendorong tegaknya keadilan.
“Ini bukan hanya tentang satu keluarga yang kehilangan anaknya. Ini adalah persoalan kemanusiaan dan keadilan yang menyangkut marwah masyarakat Kepulauan Nias. Kami berharap para wakil rakyat tidak terus memilih diam, melainkan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang mereka wakili,” tegas Silsilah.
Masyarakat kini menunggu respons dan langkah nyata para anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil VIII untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengawal aspirasi rakyat, khususnya dalam kasus yang telah menyita perhatian dan empati publik di Kepulauan Nias maupun Sumatera Utara secara luas.
Penulis : Tim/red
Sumber Berita: Kuasa Hukum Keluarga Korban
