Medan // mabestv.com – Polemik dugaan pembayaran upah pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Medan yang menyeret PT Laris Cargo memasuki babak baru. Tim kuasa hukum pekerja, Kantor Hukum Agustinus Buulolo, S.H., M.H. & Rekan, memenuhi undangan resmi dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (10/7/2026), guna memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pengaduan yang telah diajukan.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat resmi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor : 500.15.20.1/134/UPTD.I/DISNAKER/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026. Dalam surat tersebut, pihak pengawas ketenagakerjaan meminta kuasa hukum menghadirkan bukti-bukti pendukung, termasuk slip gaji dan dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan kekurangan pembayaran upah terhadap pekerja atas nama Yorinias Gulo.
Pertemuan berlangsung di Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, Jalan Willem Iskandar No.331 Medan. Tim kuasa hukum diterima oleh (Erwin) petugas pengawas ketenagakerjaan wilayah I yang melakukan klarifikasi dan pemeriksaan awal terhadap dokumen pengaduan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini berawal dari somasi yang dilayangkan Kantor Hukum Agustinus Buulolo, S.H., M.H. & Rekan kepada manajemen PT Laris Cargo pada 24 Juni 2026. Dalam somasi tersebut, pekerja melalui kuasa hukumnya menduga perusahaan telah membayarkan upah pokok jauh di bawah ketentuan UMK Kota Medan yang berlaku sejak tahun 2022 hingga 2026.
Menurut kuasa hukum, klien mereka yang bekerja sebagai operator atau sopir pengantar paket sejak tahun 2022 hanya menerima gaji pokok sebesar Rp1.100.000 per bulan. Sementara komponen lain seperti uang makan, transportasi, insentif, dan tunjangan bongkar muat disebut sebagai tunjangan tidak tetap yang secara normatif tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban upah minimum.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam pengaduan, dugaan kekurangan pembayaran upah selama masa kerja pekerja tersebut mencapai sekitar Rp143.946.180. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan pengaduan resmi kepada instansi pengawas ketenagakerjaan.
Kehadiran tim kuasa hukum di hadapan pengawas ketenagakerjaan dinilai sebagai langkah penting untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terkait hubungan kerja, struktur pengupahan, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi awak media di kantor PT Laris Cargo di Jalan H.M. Jhoni Medan pada 30 Juni 2026, pihak administrasi perusahaan menyatakan belum memperoleh arahan dari pemilik perusahaan terkait somasi yang telah dilayangkan. Pihak perusahaan juga belum memberikan tanggapan resmi maupun klarifikasi substantif mengenai tudingan tersebut.
Hingga saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung pada tahap pengumpulan data dan klarifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Dugaan pelanggaran pengupahan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak pekerja dan kuasa hukumnya, yang kebenarannya akan ditentukan melalui proses pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Masyarakat kini menanti hasil pemeriksaan Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara. Jika terbukti terjadi pelanggaran ketentuan pengupahan, kasus ini berpotensi menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak normatif pekerja yang dilindungi oleh undang-undang.
Media mabestv.com akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan berupaya memperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Laris Cargo guna menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis : Redaksi
