Jambi // Mabestv.com — Ratusan anggota organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya DPD Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (10/9/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris. Massa menilai masih terdapat berbagai persoalan daerah yang belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat.
Humas GRIB Jaya Jambi, Aprianysh, dalam keterangannya menyoroti sejumlah persoalan yang menurut pihaknya menunjukkan adanya ketimpangan dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut persoalan yang menjadi perhatian massa antara lain dugaan aktivitas pertambangan ilegal, persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kualitas udara, tata kelola pemerintahan, hingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD Provinsi Jambi.
“GRIB Jaya menilai pemerintah harus lebih serius menyelesaikan persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujar Aprianysh dalam aksi tersebut.
Desak Pemeriksaan dan Transparansi
Salah satu tuntutan yang disuarakan massa adalah agar dugaan persoalan terkait perizinan dan aktivitas pertambangan batubara ilegal di Jambi mendapat pemeriksaan dari aparat penegak hukum maupun lembaga berwenang.
GRIB Jaya juga mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Provinsi Jambi. Massa meminta seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain persoalan pertambangan, massa turut mengkritik ketimpangan sosial serta sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Massa bahkan menyinggung dugaan adanya pengaruh kepentingan kelompok tertentu atau oligarki dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan. Namun, tudingan tersebut merupakan pandangan dan aspirasi massa aksi yang masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Gubernur Tidak Berada di Lokasi
Saat aksi berlangsung, Gubernur Jambi Al Haris dikabarkan tidak berada di Kantor Gubernur Jambi. Situasi tersebut menjadi perhatian massa yang berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dari Polda Jambi untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Massa GRIB Jaya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka meminta DPRD Provinsi Jambi menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
GRIB Jaya: Jika Tidak Mampu, Mundur
Dalam tuntutannya, GRIB Jaya Jambi mendesak agar Gubernur Al Haris dievaluasi dan diperiksa terkait berbagai persoalan yang mereka soroti, khususnya dugaan persoalan pertambangan batubara ilegal.
Massa juga menyampaikan tuntutan politik agar Al Haris mundur dari jabatan Gubernur Jambi apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Kalau pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan daerah dan kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, maka kami meminta Gubernur Jambi bertanggung jawab secara politik dan pemerintahan,” tegas massa dalam aksi.
GRIB Jaya menilai kepemimpinan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, kepatuhan terhadap aturan, transparansi anggaran, serta keberanian menindak persoalan yang merugikan rakyat.
Penulis : M. Harefa
Editor : Redaski
Sumber Berita: Humas Grip Jaya Jambi
