Humbahas // mabestv.com — Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui sektor perumahan. Muhammad Tito Karnavian bersama Maruarar Sirait turun langsung meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kamis (26/3/2026).
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret memastikan program tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Mendagri menegaskan, dukungan pemerintah pusat terhadap program perumahan rakyat menjadi prioritas strategis. “Program ini untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau yang sudah punya namun belum layak huni,” tegas Tito di sela peninjauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lonjakan target BSPS di Sumatera Utara menjadi sorotan utama. Tahun 2026, jumlah rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya 1.982 unit. Angka ini merupakan bagian dari target nasional sebanyak 400.000 unit rumah, menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Dari total 33 kabupaten/kota penerima di Sumut, Humbahas mendapat alokasi 457 unit rumah, sebuah angka yang dinilai strategis untuk mempercepat perbaikan kualitas hunian di daerah tersebut.
Namun, Mendagri mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga pada kekompakan masyarakat. Konsep rumah swadaya menuntut partisipasi aktif warga melalui semangat gotong royong.
“Pembangunan rumah swadaya ini kuncinya kebersamaan. Tanpa itu, program tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Lebih jauh, Tito menekankan bahwa penyediaan rumah layak huni berkaitan langsung dengan indikator kinerja kepala daerah, khususnya dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Artinya, pemerintah daerah tidak bisa bersikap pasif dalam menjalankan program ini.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mulai dari pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini menjadi bukti adanya sinergi lintas kementerian dalam mendukung program nasional.
Dalam kesempatan itu, Mendagri turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam percepatan pemulihan pascabencana. Ia menilai kekompakan antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan.
“Saya kagum dengan Humbahas. Jalan yang tertutup longsor bisa dibuka hanya dalam empat hari. Ini bukti kerja nyata dan soliditas yang luar biasa,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha bahan bangunan.
