Sumatera utara // mabestv.com — Komitmen negara dalam memulihkan kehidupan korban bencana di Pulau Sumatera kembali diuji. Di tengah kebutuhan mendesak akan tempat tinggal layak, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus menggeber pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara). Jumat, 3 April 2026
Namun di balik percepatan tersebut, angka capaian masih menunjukkan pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.
Berdasarkan data per 3 April 2026, dari total 35.368 unit huntap yang direncanakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baru 230 unit yang rampung dibangun. Sementara itu, 1.240 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntap terbanyak, yakni 104 unit dari target 26.418 unit. Disusul Sumatera Utara dengan 120 unit dari target 5.690 unit, serta Sumatera Barat yang baru mencapai 6 unit dari rencana 3.260 unit.
Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap masih jauh dari kata ideal, meski pemerintah terus mendorong prosesnya secara paralel.
Di sisi lain, pembangunan huntara menunjukkan progres yang jauh lebih signifikan. Dari target 19.135 unit, sebanyak 17.084 unit atau 89 persen telah rampung dibangun.
Aceh mendominasi dengan 15.259 unit huntara selesai (88 persen), Sumatera Utara mencapai 995 unit (97 persen), dan Sumatera Barat mencatat penyelesaian penuh sebanyak 830 unit.
Langkah ini menjadi solusi jangka pendek agar para penyintas tidak terus bertahan di tenda darurat yang rentan terhadap cuaca dan risiko kesehatan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara. Setiap kepala keluarga menerima Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp1,8 juta.
Hingga awal April, penyaluran DTH telah mencapai 100 persen kepada 14.021 penerima di tiga provinsi, dengan rincian 8.099 di Aceh, 4.162 di Sumatera Utara, dan 1.760 di Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya memastikan penyintas mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kunci utama percepatan ada pada validitas data di tingkat daerah.
“Kunci utama huntap adalah data. Kami mohon kepala daerah membentuk tim kecil untuk mendata rumah rusak berat dan hilang secara detail, termasuk pilihan masyarakat apakah membangun sendiri atau relokasi,” tegas Tito.
Dua skema pembangunan huntap—yakni in situ (dibangun di lokasi semula) dan relokasi ke kawasan komunal—masih membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari masyarakat terdampak.
Tanpa data yang akurat dan respons cepat dari pemerintah daerah, percepatan pembangunan berpotensi tersendat, sementara ribuan penyintas masih menunggu kepastian tempat tinggal permanen.
Kini, publik menanti realisasi konkret di lapangan. Sebab bagi para penyintas, hunian bukan sekadar bangunan—melainkan awal dari pemulihan kehidupan.
