Pemkab Tapanuli Utara Turun Langsung, Awasi Harga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Pasar Tarutung

- Penulis

Jumat, 10 April 2026 - 14:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tapanuli Utara // mabestv.com – 10 April 2026 — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan sikap tegas dalam mengawal distribusi pupuk bersubsidi dengan turun langsung melakukan monitoring Harga Eceran Tertinggi (HET) di kawasan Pasar Tarutung, Rabu (8/4/2026) sore.

Langkah ini menjadi respons cepat atas rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Taput, menyusul kekhawatiran adanya praktik penjualan pupuk bersubsidi secara bebas di pasaran yang berpotensi merugikan petani.

Tim gabungan yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan David Sipahutar melibatkan sejumlah instansi lintas sektoral, mulai dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan SDA, Dinas Pertanian, Satpol PP, hingga PT Perseroda Pertanian.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sidak tersebut, tim menyasar langsung kios pengecer seperti UD. Siangkaan dan UD. Jimmy guna memastikan penerapan prinsip distribusi 6T: Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu, dan Tepat Harga.

Hasil di lapangan mengungkap fakta penting: stok pupuk bersubsidi di tingkat pengecer masih terbatas. Kondisi ini dinilai krusial, mengingat petani di Tapanuli Utara saat ini tengah memasuki masa pemupukan Musim Tanam (MT) I Tahun 2026.

Baca Juga:  Bupati Taput Tekankan Disiplin ASN dan Optimalisasi Aset Saat Pimpin Senam Bersama

Situasi tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tim monitoring tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sosialisasi dan penegasan kepada para pemilik kios agar tetap disiplin dalam penyaluran pupuk.

Pemerintah menegaskan, pupuk bersubsidi wajib disalurkan tepat sasaran dan dijual sesuai HET, serta hanya diperuntukkan bagi petani yang berhak.

“Tim akan terus memonitor distribusi pupuk bersubsidi. Ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan melindungi hak petani dari praktik yang tidak sesuai ketentuan,” tegas Kabag Perekonomian dan SDA, Manto Lumbantobing.

Dengan pengawasan yang diperketat, Pemkab Tapanuli Utara berharap distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan.

Penulis : Mariana sari br. Sinurat

Editor : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dari Guru Honorer hingga Raih Dua Silver Button, Kisah Inspiratif Lius Lawolo Menginspirasi Generasi Muda Nias
Kinerja Polres Nias Disorot, Akun Palsu dan Hoaks Marak, Publik Pertanyakan Penegakan Hukum Siber
Pemuda Masyarakat Nias Konsolidasi Akbar, Siap Gelar Aksi di Polda Sumut Desak Evaluasi Kinerja Kapolres Nias
BPP-PKN Perkuat Langkah Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Kemendagri Sebut Persyaratan Telah Terpenuhi
Presiden Prabowo Ganti Pimpinan Badan Gizi Nasional, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
Hari Lahir Pancasila 2026, Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegaskan ASN Harus Bebas Pungli dan Korupsi
Mahasiswa Asal Nias Diduga Jadi Korban Pengeroyokan dan Sweeping, Polisi Diminta Usut Tuntas
Anggota DPR Mulyadi Desak Aparat Hukum Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal Skala Besar di Sumbar
Berita ini 18 kali dibaca
Monitoring langsung ini menegaskan keseriusan Pemkab Tapanuli Utara dalam menutup celah penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Di tengah keterbatasan stok dan meningkatnya kebutuhan petani, pengawasan ketat menjadi kunci menjaga stabilitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:28 WIB

Dari Guru Honorer hingga Raih Dua Silver Button, Kisah Inspiratif Lius Lawolo Menginspirasi Generasi Muda Nias

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:03 WIB

Kinerja Polres Nias Disorot, Akun Palsu dan Hoaks Marak, Publik Pertanyakan Penegakan Hukum Siber

Rabu, 3 Juni 2026 - 11:44 WIB

Pemuda Masyarakat Nias Konsolidasi Akbar, Siap Gelar Aksi di Polda Sumut Desak Evaluasi Kinerja Kapolres Nias

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:36 WIB

BPP-PKN Perkuat Langkah Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Kemendagri Sebut Persyaratan Telah Terpenuhi

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:07 WIB

Presiden Prabowo Ganti Pimpinan Badan Gizi Nasional, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Berita Terbaru