Bandung // mabestv.com – Upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat terus didorong untuk lebih terstruktur dan terkoordinasi. Dewan Pimpinan Daerah Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (DPD YGANN) Provinsi Jawa Barat kini didesak memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. (13 April 2026)
Hal tersebut disampaikan oleh Assoc. Prof., Dr. Musa Darwin Pane, S.H., MH,. selaku Ketua Dewan Pakar DPP YGANN, saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat DPD YGANN Jawa Barat di Bandung.
Dalam pertemuan dengan Ketua DPD YGANN Jabar, Yanto Dharma Gunawan, Musa Darwin Pane menegaskan pentingnya membangun kolaborasi konkret dengan berbagai pihak strategis, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (KDM).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan ilegal.
“Jawa Barat merupakan pasar potensial bagi peredaran narkotika. Jika tidak ditangani secara serius dan terpadu, dampaknya akan sangat luas, terutama bagi generasi muda,” tegas Musa Darwin Pane.
Ia juga menyoroti maraknya peredaran obat-obatan ilegal belakangan ini yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, DPD YGANN Jawa Barat diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu tampil sebagai garda terdepan dalam aksi nyata pencegahan di tengah masyarakat.
Langkah konkret yang didorong meliputi peningkatan sosialisasi bahaya narkotika, edukasi publik, serta penguatan jaringan relawan hingga ke tingkat akar rumput. Selain itu, penguatan struktur organisasi internal juga menjadi prioritas agar gerakan pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Ketua DPD YGANN Jawa Barat, Yanto Dharma Gunawan, menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pihaknya berharap, ke depan, sinergi dengan Gubernur Jawa Barat dapat segera terwujud dalam bentuk program bersama yang konkret dan berkelanjutan, guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.
Dengan kolaborasi yang kuat antara organisasi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, upaya memutus rantai peredaran narkotika di Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi dalam tindakan nyata di lapangan.
Penulis : Redaksi














