Jakarta // mabestv.com — Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan adalah optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai solusi percepatan relokasi yang aman dan berkelanjutan. (09/04/2026)
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan HGU menjadi opsi realistis di tengah keterbatasan lahan milik pemerintah daerah maupun BUMN. Ia menekankan bahwa prinsip dasar pengelolaan tanah harus berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Perintah Presiden jelas, seluruh tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Jika tidak tersedia, maka opsi lain seperti HGU harus dimanfaatkan. Pada dasarnya tanah adalah milik negara, sementara HGU hanya hak pemanfaatan,” tegas Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (6/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data lintas kementerian menunjukkan potensi besar yang dapat dimaksimalkan. Di Aceh, terdapat 52 lokasi HGU seluas 81.551 hektare, di Sumatera Utara 18 lokasi seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat 33 lokasi dengan luas mencapai 88.405 hektare. Sementara itu, kebutuhan lahan relokasi huntap yang telah diidentifikasi mencapai 4.778 hektare.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam menjawab kebutuhan mendesak relokasi warga ke kawasan yang lebih aman dari risiko bencana. Skema yang disiapkan adalah pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang akan memusatkan permukiman di lokasi baru dengan infrastruktur yang lebih tertata.
Tito juga mendorong adanya kepedulian dari pemegang HGU, khususnya perusahaan perkebunan, untuk mendukung upaya kemanusiaan ini.
“Kalau di daerah tidak ada lahan BUMN, tetapi ada HGU seperti kebun sawit, maka sedang dikomunikasikan. Kita berharap ada empati dan dukungan, karena ini untuk masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Selain skema komunal, Satgas PRR juga tetap membuka opsi pembangunan kembali di lokasi asal (in situ). Dalam skema ini, BNPB akan menangani proses pembangunan, sementara pemerintah menyalurkan bantuan stimulan sebesar Rp60 juta per unit rumah yang diberikan dalam dua tahap bagi masyarakat yang memilih membangun secara mandiri.
Berdasarkan data terbaru per 9 April 2026, total 39.007 unit huntap ditargetkan dibangun di tiga provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, 230 unit telah rampung, sementara 1.240 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Percepatan ini menjadi ujian konkret komitmen pemerintah dalam memastikan para korban bencana tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga kehidupan yang lebih aman dan layak ke depan.
Penulis : Julius Giawa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Puspen kemendagri
