Jayapura // mabestv.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, dengan fokus utama pada pembenahan rumah sakit daerah yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan krusial.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka usai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Jumat (27/3/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari kunjungan kerja dan rapat koordinasi lintas sektor yang sebelumnya digelar pada pertengahan Maret 2026.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Papua. Ini bukan hanya wacana, tapi langkah nyata yang terus kami dorong,” tegas Ribka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan utama dalam pembenahan tersebut mencuat saat rapat di RSUD Yowari. Sejumlah persoalan mendasar terungkap, mulai dari belum tuntasnya status sertifikat lahan rumah sakit, keberadaan pos keamanan Polri di area fasilitas kesehatan, hingga lemahnya sistem manajemen rumah sakit.
“Masalah-masalah ini menjadi prioritas dan harus segera diselesaikan. Tidak boleh berlarut-larut,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai langkah strategis, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menugaskan RSUP dr. Sardjito untuk melakukan pendampingan intensif terhadap tiga rumah sakit di Papua, yakni RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.
Pendampingan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup transfer praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan rumah sakit. Setiap rumah sakit diwajibkan mengirimkan minimal sembilan peserta dari unsur pimpinan hingga bagian teknis, termasuk bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang, keuangan, SDM, hingga bagian umum.
“Peserta akan belajar langsung di Sardjito, melihat sistem yang sudah berjalan baik, sehingga bisa diterapkan di Papua,” jelasnya.
Ribka juga menekankan bahwa Bimtek secara daring dinilai belum cukup efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan tatap muka selama minimal dua hari di Yogyakarta akan segera direalisasikan guna memastikan transfer pengetahuan berjalan optimal.
Dari sisi dukungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri akan memfasilitasi akomodasi dan transportasi peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk penginapan dan mobilitas di Yogyakarta.
Lebih jauh, Ribka memastikan bahwa langkah percepatan ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Baik Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Kesehatan disebut terus memantau perkembangan pembenahan tersebut.
“Ini menjadi perhatian serius. Saya akan terus mengawal sampai rumah sakit di Papua benar-benar berjalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan,” tegasnya.
Langkah percepatan ini diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Papua, sekaligus menjawab berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang selama ini dinilai belum optimal.
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Puspen kemendagri
