Jakarta // mabestv.com — 02 Mei 2026, Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada kaum pekerja. Bertempat di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di tengah lautan massa buruh yang diperkirakan mencapai 400 ribu orang dari berbagai daerah, Jumat (01/05/2026).
Dalam suasana penuh semangat solidaritas, Presiden menyampaikan pidato yang menegaskan komitmen negara untuk berdiri di sisi rakyat kecil, khususnya para pekerja yang selama ini masih menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian kerja.
“Negara tidak boleh abai. Negara harus hadir, membela, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, terutama mereka yang masih hidup dalam kesulitan,” tegas Presiden di hadapan massa buruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah Nyata, Bukan Sekadar Janji
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan sejumlah langkah konkret yang tengah dan akan dijalankan pemerintah guna memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
Salah satu kebijakan penting adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang selama ini dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja domestik yang kerap berada di sektor informal tanpa perlindungan memadai.
Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini dinilai sebagai respons strategis menghadapi potensi gelombang PHK di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Di sektor maritim, pemerintah memperkuat perlindungan nelayan melalui ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 lewat Perpres Nomor 25 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan standar keselamatan dan kesejahteraan nelayan, yang jumlahnya mencapai sekitar 6 juta orang atau berdampak pada lebih dari 20 juta penduduk.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada pekerja sektor informal modern. Melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah menegaskan perlindungan bagi pekerja transportasi online yang selama ini berada dalam posisi rentan secara hukum dan sosial.
Reformasi Ketenagakerjaan dan Hunian Layak
Presiden juga menargetkan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari reformasi struktural di bidang tenaga kerja. RUU ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik, mulai dari upah, kontrak kerja, hingga jaminan sosial.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan program besar penyediaan minimal 1 juta hunian layak bagi pekerja, lengkap dengan akses kredit berbunga rendah melalui perbankan milik negara. Program ini disebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup buruh secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pendapatan tetapi juga kesejahteraan sosial.
Ujian Implementasi di Lapangan
Meski berbagai kebijakan telah diumumkan, tantangan terbesar tetap berada pada tahap implementasi. Sejumlah kalangan buruh menilai bahwa realisasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan kebijakan di atas kertas.
Peringatan Hari Buruh tahun ini pun menjadi pengingat bahwa komitmen pemerintah akan terus diuji oleh realitas. Apakah berbagai regulasi dan program tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar buruh, atau justru kembali menjadi janji yang sulit diwujudkan?
Yang jelas, kehadiran langsung Presiden di tengah ratusan ribu buruh menjadi sinyal politik kuat: negara ingin terlihat hadir. Namun bagi para pekerja, yang lebih penting bukan sekadar kehadiran, melainkan hasil nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sumber Berita: Setkab RI
