Taput // mabestv.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan langkah cepat dan proaktif dalam mengantisipasi ancaman musim kemarau ekstrem tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau yang dipimpin langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (20/04/2026).
Dalam agenda strategis nasional itu, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian Viktor Siagian serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan SEY Pasaribu. Rakornas tersebut mempertemukan kepala daerah se-Indonesia bersama jajaran pemerintah pusat guna menyusun langkah konkret menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi mengancam sektor pertanian tahun ini.
Bupati menegaskan, kehadiran Kabupaten Tapanuli Utara dalam forum tersebut sangat penting demi menyelaraskan kebijakan daerah dengan strategi nasional, khususnya menjaga produksi pangan tetap stabil di tengah ancaman perubahan iklim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, meski dihadapkan pada tantangan musim kemarau,” tegas Bupati.
Tak hanya hadir secara seremonial, Bupati juga membawa usulan konkret kepada Kementerian Pertanian. Ia meminta dukungan pembangunan irigasi perpompaan dan irigasi tersier sebagai solusi utama menjaga pasokan air ke lahan pertanian produktif.
Menurutnya, penguatan infrastruktur air menjadi kebutuhan mendesak. Jika tidak segera direspons, musim kemarau berpotensi menurunkan hasil panen dan melemahkan perekonomian petani. Karena itu, optimalisasi lahan serta penerapan teknologi pertanian adaptif harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem irigasi modern.
Dengan distribusi air yang merata dan stabil, petani di Tapanuli Utara diharapkan tetap mampu berproduksi meski curah hujan menurun drastis.
Keterlibatan aktif Pemkab Taput dalam Rakornas ini menjadi sinyal kuat bahwa daerah tidak ingin sekadar menunggu dampak kekeringan terjadi. Pemerintah daerah memilih bergerak lebih awal dengan menyiapkan skema antisipasi yang terukur demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sepanjang musim kemarau 2026.
Penulis : Mariana sari br. Sinurat
Editor : Redaksi
