Jakarta // mabestv.com – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sektor perumahan kembali ditegaskan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan pembangunan rumah subsidi saat menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP didampingi Presiden Direktur Standard Chartered Indonesia, Rino Santodiono Donosepoetro. Pertemuan itu membahas sejumlah program strategis yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden menerima laporan terkait Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan sebanyak 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah yang aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
Selain Program Bedah Rumah, Menteri PKP juga melaporkan perkembangan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek tersebut merupakan bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Saat ini, pembangunan rumah susun subsidi tersebut telah memasuki tahap land clearing dan groundbreaking, menandai dimulainya proses pembangunan yang diharapkan mampu menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP turut mengusulkan penambahan Program Bedah Rumah pada tahun 2027 guna memperluas manfaat program kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Usulan tersebut mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo.
Persetujuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan terus memperkuat intervensi di sektor perumahan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup rakyat.
Pemerintah juga terus mendorong berbagai program prioritas lainnya, mulai dari pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih mudah, murah, dan terjangkau.
Langkah ini menunjukkan bahwa sektor perumahan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kesejahteraan nasional secara berkelanjutan.
Penulis : Redaksi
Sumber Berita: BPMI Setpres
