Jakarta // mabestv.com — Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/05/2026).
Kedatangan Presiden Prabowo di kompleks parlemen disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran pimpinan DPR RI mengikuti jalannya sidang paripurna yang berlangsung khidmat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap menjaga optimisme ekonomi nasional meskipun dunia saat ini diwarnai gejolak geopolitik dan geoekonomi yang semakin kompleks. Menurutnya, tantangan global tidak boleh melemahkan arah pembangunan nasional maupun semangat menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
“APBN harus menjadi alat untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan,” tegas Presiden di hadapan anggota dewan dan tamu undangan.
Momentum penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional turut dimaknai Presiden sebagai pengingat pentingnya persatuan dan kemandirian bangsa dalam menghadapi tekanan global.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Fokus kebijakan RAPBN 2027 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan agar pertumbuhan nasional dapat dirasakan secara merata.
Selain itu, pemerintah disebut akan terus mendorong kesinambungan pembangunan nasional melalui strategi fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi dunia. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga daya tahan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Sidang paripurna DPR RI tersebut menjadi tahapan awal pembahasan RAPBN 2027 sebelum nantinya dibahas lebih lanjut bersama DPR RI sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
Penulis : Tim/red
Sumber Berita: BPMI Setpres
