Sukabumi // mabestv.com – Penyelesaian perkara yang melibatkan dua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Polres Sukabumi resmi ditempuh melalui mekanisme diversi. Kesepakatan tersebut tercapai setelah seluruh pihak menyetujui penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan pemulihan hak korban.
Proses diversi berlangsung pada Selasa (23/6/2026) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial (Dinsos), penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi, keluarga korban, serta keluarga kedua ABH.
Dalam musyawarah tersebut, para pihak berhasil mencapai kesepakatan terkait pemberian restitusi atau ganti kerugian kepada korban. Seluruh kewajiban yang disepakati telah direalisasikan dan dituangkan dalam dokumen resmi sebagai bagian dari penyelesaian perkara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kuasa hukum kedua ABH, Efri Darlin M. Dachi, S.E., S.H., M.H., CPM, dari EDMD Law Firm, menyampaikan bahwa diversi merupakan instrumen hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara.
“Alhamdulillah proses diversi berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan antara pihak korban dan keluarga ABH. Restitusi yang menjadi bagian dari penyelesaian perkara juga telah disepakati dan direalisasikan sesuai hasil musyawarah bersama,” ujar Efri Darlin kepada wartawan.
Menurutnya, seluruh dokumen pendukung, mulai dari bukti pembayaran restitusi, surat kesepakatan, hingga pernyataan bersama yang ditandatangani para pihak, telah diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari kelengkapan administrasi proses diversi.
Karena kedua ABH terlibat dalam satu laporan polisi yang sama, penyelesaian perkara dilakukan secara bersamaan dengan perlakuan yang setara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Efri menegaskan bahwa diversi merupakan bentuk implementasi keadilan restoratif yang bertujuan melindungi masa depan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana. Menurutnya, mekanisme tersebut bukanlah upaya menghapus kesalahan yang telah terjadi, melainkan memberikan ruang pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya.
“Diversi bukan berarti perbuatan yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi. Justru melalui mekanisme ini, anak diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus memperbaiki masa depannya,” tegasnya.
Ia berharap penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif dapat menjadi momentum bagi kedua ABH untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga dan tidak mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari.
“Anak-anak ini harus menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Negara telah memberikan kesempatan melalui diversi. Kesempatan tersebut harus dibalas dengan perubahan sikap, tanggung jawab, dan komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” katanya.
Lebih lanjut, Efri mengingatkan bahwa kesempatan yang diberikan melalui diversi bukanlah ruang untuk mengulangi pelanggaran hukum. Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut memiliki batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Diversi merupakan kesempatan yang diberikan negara demi kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, seluruh pihak, baik keluarga maupun instansi terkait, memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar anak tidak kembali berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sikap keluarga korban yang bersedia mengedepankan jalur musyawarah sehingga proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara damai dan konstruktif.
Menurutnya, keberhasilan mencapai kesepakatan diversi membuktikan bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus berakhir di ruang persidangan, tetapi juga dapat ditempuh melalui pendekatan yang mengutamakan pemulihan, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik bagi anak.
Dengan selesainya proses diversi di tingkat kepolisian, kedua ABH selanjutnya akan menjalani pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu penetapan resmi dari Pengadilan Negeri.
Penetapan tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum yang menguatkan seluruh kesepakatan diversi yang telah dicapai oleh para pihak, sekaligus menandai berakhirnya proses hukum perkara tersebut melalui jalur keadilan restoratif.
“Saat ini hasil kesepakatan diversi tinggal menunggu penetapan resmi dari Pengadilan Negeri guna memberikan kekuatan hukum terhadap seluruh kesepakatan yang telah dicapai,” pungkas Efri Darlin.
Penulis : Tim/red
Editor : Redaksi
