Medan // mabestv.com – Kondisi perekonomian nasional yang ditandai dengan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat kembali memantik kritik dari kalangan mahasiswa. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sumatera Utara secara terbuka mendesak Menteri Keuangan serta Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. (12/06/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PMKRI Sumatera Utara, Sintong Sinaga, di Medan, Jumat (12/06/2026). Menurutnya, pelemahan Rupiah bukan lagi sekadar persoalan indikator makroekonomi, melainkan telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
“Ketika Rupiah terus melemah, harga barang kebutuhan naik, biaya produksi meningkat, dan daya beli masyarakat semakin tertekan. Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kami menilai kebijakan ekonomi yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang kuat terhadap sektor riil,” ujar Sintong Sinaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi akibat kenaikan harga barang impor dan bahan baku industri. Di daerah seperti Sumatera Utara, kata dia, gejolak nilai tukar sangat berpengaruh terhadap biaya logistik maupun aktivitas usaha masyarakat.
Kritik terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter
PMKRI Sumut menilai pemerintah dan otoritas moneter belum menunjukkan langkah strategis yang efektif dalam mengantisipasi tekanan ekonomi global. Menurut Sintong, alasan faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat maupun ketegangan geopolitik dunia tidak dapat terus dijadikan pembenaran atas lemahnya stabilitas ekonomi dalam negeri.
“Faktor global memang berpengaruh, tetapi pemerintah dan Bank Indonesia harus mampu menghadirkan solusi konkret. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, bukan sekadar penjelasan mengenai tekanan eksternal,” tegasnya.
Atas dasar itu, PMKRI Sumut menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak Menteri Keuangan untuk mengambil tanggung jawab politik dan profesional atas pengelolaan fiskal yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap ekonomi rakyat. Kedua, mendesak Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mundur karena dianggap gagal menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah secara berkelanjutan.
“Ini bukan persoalan pribadi ataupun sentimen politik. Ini soal kemampuan kepemimpinan ekonomi nasional. Indonesia membutuhkan figur-figur baru yang memiliki visi segar, keberanian mengambil keputusan strategis, serta berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Sintong.
Seruan Aksi Serentak
Tidak hanya menyampaikan kritik, PMKRI Sumut juga menginstruksikan seluruh cabang organisasi di Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi dan aksi serentak sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah.
“PMKRI Sumut menghimbau seluruh cabang se-Sumatera Utara untuk melakukan aksi serentak mendesak Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia mundur dari jabatannya agar bangsa ini memiliki harapan baru di sektor ekonomi yang lebih berkapabilitas dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Sintong.
Pemerintah Optimistis Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
Di sisi lain, pemerintah dan Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa tekanan terhadap Rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang juga dialami banyak negara berkembang. Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, serta berbagai langkah intervensi pasar yang terus dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Meski demikian, PMKRI Sumut menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter nasional. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan akan terus mengawal perkembangan ekonomi nasional dan membangun konsolidasi bersama elemen masyarakat sipil apabila tidak terdapat perbaikan yang signifikan dalam waktu dekat.
“Ketika rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup akibat tekanan ekonomi, maka evaluasi terhadap para pengambil kebijakan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan,” tutup Sintong Sinaga.
Penulis : Edy ndr
Editor : Redaksi
