Tanah Dikuasai Lebih dari 20 Tahun Dihibahkan, Gerai Koperasi Desa Merah Putih Segera Dibangun di Nias Utara

- Penulis

Senin, 27 April 2026 - 04:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nias Utara // mabestv.com – Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan kembali mendapat dukungan nyata. Sebidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus-menerus selama lebih dari 20 tahun resmi dihibahkan untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. (27/04/2026)

Langkah hibah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, khususnya melalui pengembangan usaha koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Secara hukum, penguasaan tanah dalam jangka waktu panjang memiliki dasar pengakuan yang kuat. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan prinsip penguasaan, pemanfaatan, dan kepastian hukum atas tanah di Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24 ayat (2), menyebutkan bahwa penguasaan fisik atas tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, dilakukan dengan itikad baik dan tanpa sengketa, dapat menjadi dasar dalam proses pengajuan hak atas tanah.

Hibah atas tanah tersebut juga dinilai sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bahwa hibah merupakan pemberian yang sah apabila dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berhak dan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Presiden Prabowo Disambut Haru Diaspora di Tokyo, Bukti Kuat Persatuan Bangsa di Luar Negeri

Menanggapi kemungkinan adanya klaim dari pihak lain, ditegaskan bahwa setiap bentuk klaim wajib didukung dokumen sah seperti sertifikat hak atas tanah atau alas hak lain yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Klaim sepihak tanpa dasar hukum yang jelas tidak memiliki kekuatan mengikat.

Hal itu disampaikan praktisi hukum Silsilah K.P.A Halawa, S.H, senin,  27 April 2026,  ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung kepastian hukum atas pemanfaatan tanah tersebut.

“Klaim sepihak tanpa bukti autentik tidak memiliki kekuatan hukum, terlebih apabila tanah tersebut telah dikuasai secara nyata dalam jangka waktu lama dan telah dialihkan melalui mekanisme hibah yang sah,” tegasnya.

Dengan adanya hibah ini, pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih diharapkan segera terealisasi dan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Nias Utara.

Keputusan ini menjadi bukti bahwa kepastian hukum dan kepentingan masyarakat dapat berjalan seiring demi kemajuan desa.

Penulis : Tim/red

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Silsilah K.P.A Halawa, S.H,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Etika Oknum ASN Dipertanyakan, Pemilik Bengkel di Gunungsitoli Merasa Dihina
Ketua Peradan Sumut Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Pengeroyokan di Polres Asahan.
Tokoh Pemuda Kepulauan Nias Desak Polsek Lolowau dan Polres Nias Selatan Segera Proses Laporan Warga
Laporan Warga Tak Kunjung Ditindak, Bungkamnya Polres Nias Selatan Tuai Sorotan Publik
Somel Kayu Milik Oknum Kades di Toba Disorot, Izin dan Pajak Dipertanyakan
Laporan Dugaan Pengolahan Kayu Ilegal di Toba Belum Diterima, Mariana br Sinurat Soroti SOP Polres Toba
Pembangunan Jembatan Modular di Nias Barat Capai 51,5 Persen, Personel TNI Tetap Bergerak di Tengah Hujan dan Keterbatasan Alat
Pembangunan Jembatan Modular di Nias Utara Capai 14,8 Persen, Terkendala Material dan Cuaca Ekstrem
Berita ini 129 kali dibaca
Hibah tanah yang telah dikuasai lebih dari 20 tahun untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Nias Utara memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Langkah ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Klaim sepihak tanpa bukti kepemilikan yang sah tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pembangunan gerai koperasi diharapkan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkait

Minggu, 10 Mei 2026 - 14:29 WIB

Diduga Etika Oknum ASN Dipertanyakan, Pemilik Bengkel di Gunungsitoli Merasa Dihina

Sabtu, 9 Mei 2026 - 16:41 WIB

Ketua Peradan Sumut Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Pengeroyokan di Polres Asahan.

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:44 WIB

Tokoh Pemuda Kepulauan Nias Desak Polsek Lolowau dan Polres Nias Selatan Segera Proses Laporan Warga

Sabtu, 9 Mei 2026 - 08:44 WIB

Laporan Warga Tak Kunjung Ditindak, Bungkamnya Polres Nias Selatan Tuai Sorotan Publik

Sabtu, 9 Mei 2026 - 05:44 WIB

Somel Kayu Milik Oknum Kades di Toba Disorot, Izin dan Pajak Dipertanyakan

Berita Terbaru