Padang // mabestv.com – Wacana pembatasan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak menuai sorotan dari Anggota DPRD Sumatera Barat, Firdaus. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan tersebut sebagai beban baru bagi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menurut Firdaus, subsidi BBM dan kewajiban pajak kendaraan merupakan dua instrumen kebijakan yang memiliki tujuan berbeda. Karena itu, menghubungkan keduanya secara langsung dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas.
“Subsidi BBM diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu kelompok yang membutuhkan. Sementara pajak kendaraan merupakan kewajiban administrasi. Jangan sampai masyarakat yang secara ekonomi berhak menerima subsidi justru kehilangan akses hanya karena belum mampu melunasi pajak kendaraan,” ujar Firdaus, Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut menanggapi salah satu rekomendasi yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM Subsidi yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama unsur Forkopimda, Pertamina, Hiswana Migas, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam forum itu, muncul usulan agar kendaraan yang menunggak pajak dibatasi aksesnya untuk memperoleh BBM subsidi sebagai langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung pengawasan distribusi energi bersubsidi.
Meski mengakui tujuan kebijakan tersebut cukup baik, Firdaus mempertanyakan efektivitasnya apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Ia menegaskan bahwa tidak semua pemilik kendaraan yang menunggak pajak berasal dari kelompok mampu. Banyak kendaraan roda dua maupun kendaraan angkutan kecil yang digunakan sebagai sarana mencari nafkah mengalami keterlambatan pembayaran pajak akibat keterbatasan ekonomi.
“Kalau kendaraan itu digunakan untuk bekerja dan mencari penghasilan, lalu akses BBM subsidinya ditutup karena pajak menunggak, maka yang pertama kali merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Firdaus juga mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan fokus terhadap akar persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Menurutnya, berbagai kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang terungkap justru lebih banyak berkaitan dengan praktik mafia BBM, seperti penggunaan barcode ilegal, kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar, tangki tambahan, hingga penimbunan yang merugikan negara.
“Persoalan utama distribusi BBM subsidi bukan kendaraan yang menunggak pajak. Yang harus diawasi secara ketat adalah praktik penyalahgunaan barcode, kendaraan modifikasi, dan jaringan penimbunan BBM. Di situlah sumber kebocoran terbesar yang harus diberantas,” katanya.
Firdaus khawatir apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa kajian yang komprehensif, fungsi pengawasan distribusi BBM subsidi justru bergeser menjadi alat penagihan pajak kendaraan.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah memperkuat integrasi data kendaraan, data penerima subsidi, serta sistem transaksi digital di SPBU agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, Firdaus menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan. Namun menurutnya, langkah tersebut lebih tepat dilakukan melalui program pemutihan, insentif pembayaran, kemudahan layanan, serta edukasi kepada masyarakat.
“Pajak kendaraan memang wajib dibayar. Tetapi penyelesaiannya harus melalui kebijakan perpajakan yang tepat, bukan dengan membatasi akses masyarakat terhadap energi yang menjadi penopang aktivitas ekonomi mereka,” ujarnya.
Firdaus meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian mendalam sebelum rekomendasi tersebut ditetapkan menjadi kebijakan yang mengikat.
“Tujuan akhirnya harus tetap sama, yakni memastikan subsidi tepat sasaran, menutup ruang bagi mafia BBM, dan pada saat yang sama tidak menambah beban bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
Penulis : Fitri yeni wasila
Editor : Redaksi
