Presiden Perketat Pengawasan Aliran Dana, Transparansi Keuangan Negara Jadi Sorotan Utama

- Penulis

Senin, 4 Mei 2026 - 04:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hambalang // mabestv.com 04 mei 2026, Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah pejabat strategis di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).

Dalam agenda yang berlangsung sejak siang hingga malam itu, Presiden menerima Kepala PPATK Ivan Yustiavandana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda rutin bulanan yang difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan dan penguatan pengawasan terhadap aliran dana negara.

Diskusi berlangsung intens dengan penekanan pada pentingnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, sekaligus memastikan setiap transaksi keuangan negara berada dalam koridor hukum yang jelas dan transparan. Presiden menilai, peran PPATK menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional, terutama dalam mencegah praktik pencucian uang dan korupsi.

“Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dipastikan digunakan secara tepat sasaran,” tegas Presiden dalam pertemuan tersebut. Ia juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya harus akuntabel, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden menggarisbawahi pentingnya eksekusi program yang tepat waktu. Menurutnya, keterlambatan dalam realisasi anggaran tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga membuka celah bagi potensi penyalahgunaan.

Langkah penguatan pengawasan ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan sinergi antara lembaga pengawas dan eksekutif, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat terus meningkat.

Sumber Berita: Setkab RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mabestv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diduga Etika Oknum ASN Dipertanyakan, Pemilik Bengkel di Gunungsitoli Merasa Dihina
Ketua Peradan Sumut Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Pengeroyokan di Polres Asahan.
Tokoh Pemuda Kepulauan Nias Desak Polsek Lolowau dan Polres Nias Selatan Segera Proses Laporan Warga
Laporan Warga Tak Kunjung Ditindak, Bungkamnya Polres Nias Selatan Tuai Sorotan Publik
Somel Kayu Milik Oknum Kades di Toba Disorot, Izin dan Pajak Dipertanyakan
Laporan Dugaan Pengolahan Kayu Ilegal di Toba Belum Diterima, Mariana br Sinurat Soroti SOP Polres Toba
Pembangunan Jembatan Modular di Nias Barat Capai 51,5 Persen, Personel TNI Tetap Bergerak di Tengah Hujan dan Keterbatasan Alat
Pembangunan Jembatan Modular di Nias Utara Capai 14,8 Persen, Terkendala Material dan Cuaca Ekstrem
Berita ini 21 kali dibaca
Pertemuan di Hambalang menegaskan arah kebijakan Presiden yang semakin tegas dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan ketat terhadap aliran dana bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen utama untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan.

Berita Terkait

Minggu, 10 Mei 2026 - 14:29 WIB

Diduga Etika Oknum ASN Dipertanyakan, Pemilik Bengkel di Gunungsitoli Merasa Dihina

Sabtu, 9 Mei 2026 - 16:41 WIB

Ketua Peradan Sumut Soroti Lambatnya Penanganan Kasus Pengeroyokan di Polres Asahan.

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:44 WIB

Tokoh Pemuda Kepulauan Nias Desak Polsek Lolowau dan Polres Nias Selatan Segera Proses Laporan Warga

Sabtu, 9 Mei 2026 - 08:44 WIB

Laporan Warga Tak Kunjung Ditindak, Bungkamnya Polres Nias Selatan Tuai Sorotan Publik

Sabtu, 9 Mei 2026 - 05:44 WIB

Somel Kayu Milik Oknum Kades di Toba Disorot, Izin dan Pajak Dipertanyakan

Berita Terbaru